oleh

DPD GMNI TANAH PAPUA, NEGARA HARUS BERTANGUNG JAWAB ATAS KASUS PEMBUNUHAN DI MIMIKA

-Daerah-376 Dilihat
banner 468x60

SERUI – bentengpapua.com. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasion Indonesia (DPD GMNI) Tanah Papua menegaskan Pemerintah Pusat harus bertangung jawab atas pembunuhan sadis yang di lakukan oleh oknum aparat TNI terhadap 6 warga sipil di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Hal itu di tangapi serius oleh sekertaris DPD GMNI Tanah Papua “Bung Salmon Robaha” ia mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah murni kekerasan yang tidak manusiawi dan telah melanggar Hak Asasi Manusia dan merupakan Pelangaran HAM berat.

banner 336x280

Kasus dugaan pembunuhan terhadap warga sipil disertai mutilasi dan perampokan yang melibatkan anggota TNI Angkatan Darat (AD) di Mimika, Papua menjadi sorotan DPD GMNI Tanah Papua.

Salmon Robaha, menegaskan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Muhammad Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M.Phil., harus evaluas Pangdam Cenderawasih atas kasus pembunuhan sadis dan mutilasi warga Papua.

“Salmon, diduga para Anggota TNI yang membunuh serta mutilasi warga sipil itu harus dihukum seberat-beratnya dan harus di ungkap secara terbuka kepada masyarakat Papua, sebab Salmon Robaha melihat kejadian ini bukan yang pertama kalinya terjadi saja”.

Banyak kejadian yang selama ini terjadi tetapi tidak di ungkap secara baik sesuai mekanisme hukum yang ada di Indonesia.

Kemudian kita melihat bahwasanya kejadian ini terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif di wilayah Papua kepada masyarakat maka tidak bisa kita anggap hal yang biasa, sebab yang perlu diperhatikan adalah bagaiman dengan anak istri korban tersebut apakah Negara menjamin kehidupan mereka dimana orangtua mereka telah meninggalkan mereka.

Hal semacam ini negara seharusnya hadir dan menjamin kehidupan mereka secara baik bahkan masa depan anak-anak mereka harus di jamin oleh negara.

Salmon meminta kepada panglima TNI agar menginstruksikan .kepada masing-masing pasukan Anggota TNI di wilayah Papua agar segera hentikan kekerasan terhadap masyarakat Papua, kalau kejadian ini tidak bisa di selesaikan secara baik maka DPD GMNI Tanah Papua menilai aparat TNI gagal menjaga masyarakatnya sebagai warga Negara Indonesia.

Sebagai warga negara yang baik tentu aparat keamanan seharusnya menjaga masyarakatnya dari serangan apapun bentuknya bukan sebaliknya melakukan pembunuhan secara tidak manusiawi. Apabila masalah ini tidak di selesaikan dgn pikiran positif yang saya khawatirkan persoalan Papua sampai kapanpun tidak akan selesai secara baik.

Kemudian beberapa waktu lalu kedatangan Presiden ke Papua seharusnya menjadi perhatian Presiden untuk melihat persoalan Papua, hal yang terlihat adalah kedatangan Presiden seakan-akan meredam isu-isu pembunuhan terhadap masyarakat Papua dengan kunjungan kerja.

Banyak persoalan Papua yang sampai hari ini belum diselesaikan oleh negara dan masih menjadi PR Negara untuk diselesaikan, DPD GMNI Tanah Papua mendesak kepada Panglima TNI agar segerah hentikan semua kekerasan dalam bentuk apapun terhadap Masyarakat Papua.

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed