SERUI – bentengpapua.com. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional (DPD GMNI) Tanah Papua kencam konflik di Wamena, Kami menduga konflik di wamena adalah konflik setingan, karena setiap persoalan yang terjadi pasti ada sebab dan akibat artinya ada keinginan sekelompok orang atau oknum tertentu yang memanfaatkan situasional sehingga terjadi cipta kondisi demi kepentingan tertentu bagian ini sering terjadi di Tanah Papua.
Salmon Robaha, Sekretaris DPD GMNI Tanah Papua saat mengkonfirmasih melalui pesan WhatsApp ia menduga bahwa dengan pemekaran DOB Provinsi dengan berbagai dalil politik praktis jabatan dan lain-lain, tentu hal ini akan terjadi.
“Robaha, yang kami sayangkan adalah sikap aparat penegak hukum TNI-POLRI yang arogansi ,refrensif dan sangat kontravensional dalam menangani kasus tersebut di kota wamena.
Perlawanan aparat keamanan ini bisa dikatakan bahwa dalam situasi perang melawan musuh yg adalah rakyat indonesia sendiri. Seharusnya aparat bisa melakukan komunikasi, koordinasi dengan Tokoh tokoh adat atau Tokoh gereja disana untuk melakukan mediasi sehingga tidak terjadi konflik yang harus menelan korban.
Dari peristiwa ini kami menilai bahwa aparat TNI_POLRI telah melakukan pelanggaran HAM di kota wamena karena telah menghilangkan nyawa orang dengan mengunakan alat perang atau senjata.
Salmon Robaha, kami GMNI Tanah Papua mendesak kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera Copot Dandim dan Kapolres yang bertugas di wamena Papua karena tidak mampu menyelesaikan kerusuhan di wamena.
Kami meminta agar TNI POLRI hentikan pendekatan militer dalam bentuk apapun kepada masyarakat diatas Tanah Papua dan Negara harus bertanggungjawab penuh atas kerusuhan di wamena. Apabila kejadian pembunuhan terhadap orang papua terus menerus maka negara akan berdosa terhadap orang papua.
Komentar