KABUPATEN SORONG – bentengpapua.com. Generasi Muda Moi (GMM) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong agar dapat menambah jumlah kuota formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 dan 2024.
Hal ini disampaikan Ketua Generasi Muda Moi (GMM), Paulus Sufyan saat ditemui media ini usai menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Sorong, Kabupaten Sorong, Selasa (23/4/24).
Dikatakan Paulus, kehadiran GMM dalam unjuk rasa para Pencari Kerja (Pencaker) itu dalam rangka meminta kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Sorong terkait formasi penerimaan CPNS untuk kuota OAP pada tahun 2021 dan 2024.
Lebih lanjut, dirinya menyebutkan, formasi penerimaan CPNS untuk kali ini bukan hanya untuk tahun 2024 saja, melainkan juga untuk tahun 2021. Oleh karena itu, dirinya mempertanyakan hal tersebut apakah itu terpisah dengan tahun 2021 atau malah justru digabungkan dengan kuota yang sama untuk tahun 2024.
Tak hanya itu, dirinya meminta kepada Pemkab Sorong untuk segera menambah kuota formasi CPNS agar semua orang yang tinggal di Kabupaten Sorong serta memiliki ijazah dapat diakomodir guna mengikuti tes CPNS, sehingga kedepannya dapat mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Sorong.
“Apabila kuota untuk tahun 2021 digabungkan dengan tahun 2024 ini, maka tidak bisa, harus dipisahkan, dikarenakan jumlah pengangguran ini meningkat melebehi jumlah formasi yang ada. Berdasarkan hasil data kami, kebanyakan mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan sarjananya (S1) menjadi pengangguran, oleh karena itu, harus diakomodir dan bila perlu harus ada penambahan kuota formasi CPNS lagi,” ujar Ketua GMM, Paulus Sufyan.
Pada kesempatan yang sama, dirinya mengakui selama ini masyarakat Moi telah banyak berkontribusi besar guna membantu pemerintah dalam hal percepatan pembangunan Kabupaten Sorong, sehingga menurutnya, sudah saatnya bagi pemerintah daerah melihat dan memprioritaskan anak-anak Moi dalam meniti karir sebagai seorang PNS.
“Jadi, kami sebagai anak-anak Moi pada intinya tidak meminta hal-hal yang lain, kami hanya minta sesuai dengan representasi UU Otsus, bahwa penerapan 80 persen OAP itu didalamnya harus ada Orang Asli Moi,” katanya.
Dirinya berharap, melalui unjuk rasa yang telah dilaksanakan para pencaker Kabupaten Sorong termasuk Generasi Muda Moi, sehingga poin-poin aspirasi yang sudah diserahkan dalam bentuk dokumen kepada Pj Bupati Sorong dapat segera ditindaklanjuti serta menghasilkan kebijakan yang tepat. (***)
Komentar